UPGRIS Tambah Doktor Hukum

Universitas PGRI Semarang tambah dosen bergelar doktor. Kali ini, dosen PPkn FPIPSKR, Agus Supriyanto berhasil mempertahankan desertasinya yang berjudul “Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah” dalam sidang terbuka ujian promosi doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo (20 Februari 2017).

Dalam disertasinya, Agus menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemebentukan daerah (perda) bidang pendidikan di kabupaten kota di Jateng masih sangat minim. Padahal dalam pelaksanaannya sudah diatur dalam UU 45 pasal 18 dan 31 hingga UU no 12/2011, UU no 23/2014, serta Permendagri no 80 /2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah.

Agus menegaskan,”Dalam pemebentukan perda pendidikan di kabupaten kota di Jateng, partisipasi masyarakat belum maksimal. Karena kesadaran masyarakat di bidang pendidikan masih sangat rendah.  Pembentukan perda masih didominasi oleh pemrakarsa perda, yakni DPRD atau Pemkot dan Pemda”.

Dalam ujian doktor kali ini, Agus mendapatkan predikat “Sangat Memuaskan”. Turut hadir dalam ujian tersebut Rektor UPGRIS Dr Muhdi SH MHum, Ketua YPLP PT PGRI Dr Sudharto MA, Ketua PGRI Provinsi Jateng Widadi SH, serta jajaran Wakil Rektor, Dekan, Kepala Jurusan, dan para dosen. Selamat kepada Dr Agus Supriyanto SH Msi.

Dosen UPGRIS Raih Gelar Doktor Ilmu Psikologi UGM

Universitas PGRI Semarang kembali mendapat doktor baru. Setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Model Keseimbangan Kerja-Keluarga pada Ibu Bekerja” di hadapan penguji, akhirnya Arri Handayani, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan BK, meraih gelar Doktor Ilmu Psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 23 Januari 2017.

Menurut Arri, untuk mencapai keseimbangan kerja-keluarga perlu adanya komitmen peran, sebagai variabel mediasi dari variabel eksogen yakni dukungan suami, orientasi peran gender dan otonomi kerja. Adanya dukungan dari tiga variabel tersebut memudahkan ibu bekerja mencapai keseimbangan kerja-keluarga.

Dukungan suami berupa dukungan emosional seperti empati, penghargaan, pemberian saran maupun dukungan instrumental, berupa bantuan nyata untuk mengatasi masalah, membuat ibu semakin dan mampu berkomitmen terhadap peran gandanya.

Dengan demikian, ibu bekerja bisa betul-betul bertanggungjawab terhadap perannya, yaitu peran domestik dan peran publik, sehingga berusaha lebih efektif dalam menjalankan perannya. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kesimbangan kerja dan keluarga.